Pemberantasan Premanisme Jadi Prioritas, Kemenko Polkam Dorong Penegakan Hukum dan Pembinaan
Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus mendorong Pemerintah Daerah membentuk Satgas Terpadu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait operasi penanganan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi premanisme.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. melalui Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menyampaikan hal itu saat mengunjungi Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Senin (12/5/2025).
"Ternyata masih banyak preman yang masuk ke ormas untuk minta jatah, nah ini kan harus dipikirkan upaya untuk memberantas ini," jelas Marsda Eko setelah pertemuan dengan Bakesbangpol Jawa Timur.
Salah satu upaya yang perlu ditindak-lanjuti secara cepat adalah untuk membuka ruang pembinaan bagi para pelaku premanisme, bagi oknum preman yang ingin berubah. Kemenko Polkam akan terus memantau dan mengevaluasi upaya pemberantasan premanisme di berbagai daerah.
Terpisah, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen Pol Moehammad Syafrial dalam siaran pers no: 72/sp/hm.01.02/polkam/05/2025 menyampaikan bahwa sinergi antar aparat pemerintah sangat diperlukan dalam memberantas praktik premanisme.
Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus mendorong Pemerintah Daerah membentuk Satgas Terpadu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait operasi penanganan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi premanisme.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. melalui Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menyampaikan hal itu saat mengunjungi Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Senin (12/5/2025).
"Ternyata masih banyak preman yang masuk ke ormas untuk minta jatah, nah ini kan harus dipikirkan upaya untuk memberantas ini," jelas Marsda Eko setelah pertemuan dengan Bakesbangpol Jawa Timur.
Salah satu upaya yang perlu ditindak-lanjuti secara cepat adalah untuk membuka ruang pembinaan bagi para pelaku premanisme, bagi oknum preman yang ingin berubah. Kemenko Polkam akan terus memantau dan mengevaluasi upaya pemberantasan premanisme di berbagai daerah.
Terpisah, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen Pol Moehammad Syafrial dalam siaran pers no: 72/sp/hm.01.02/polkam/05/2025 menyampaikan bahwa sinergi antar aparat pemerintah sangat diperlukan dalam memberantas praktik premanisme.
Hal ini menjadi fokus prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung iklim investasi yang kondusif.
"Langkah ini akan terus dikawal agar tidak berhenti sampai saat ini saja. Kita ingin rasa aman yang bebas dari premanisme dapat dirasakan masyarakat," tegasnya.
"Langkah ini akan terus dikawal agar tidak berhenti sampai saat ini saja. Kita ingin rasa aman yang bebas dari premanisme dapat dirasakan masyarakat," tegasnya.
(*)
